Demokrasi sejatinya adalah kekuasaan rakyat, demos yang berdaulat atas arah, hukum, dan masa depan bangsanya. Namun dalam perjalanan sejarah politik Indonesia pasca-Reformasi, demokrasi itu perlahan dimanipulasi, bukan oleh penjajah, bukan oleh kekuatan asing semata, melainkan oleh bangsa kita sendiri melalui keputusan politik yang menggeser ruh konstitusi.

Empat kali amandemen UUD 1945 terjadi, yang berpuncak pada UUD 2002, dan itu telah mengubah fondasi bernegara secara mendasar. Perubahan itu dilakukan atas nama demokratisasi, namun dalam praktiknya justru memindahkan pusat kedaulatan rakyat dari tangan warga negara ke tangan partai politik. Di sinilah demokrasi mengalami distorsi: Demo-krasi berubah menjadi Partai-krasi.

Rakyat tidak lagi hadir sebagai subjek utama demokrasi, melainkan direduksi menjadi objek elektoral lima tahunan. Hak memilih tetap ada, tetapi hak menentukan semakin dibatasi oleh mekanisme yang dikendalikan partai: pencalonan, seleksi, pembiayaan politik, hingga pengambilan keputusan di lembaga negara. Semua jalur kekuasaan harus melewati “gerbang partai”, menjadikan partai bukan alat demokrasi, melainkan pemilik demokrasi itu sendiri.

Ironisnya, perubahan konstitusi ini tidak pernah benar-benar dikonsultasikan secara luas kepada rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan. Amandemen konstitusi, yang seharusnya menjadi keputusan paling sakral dalam kehidupan berbangsa—diputuskan oleh elite politik yang juga diuntungkan oleh hasil perubahan tersebut. Konflik kepentingan dilegalkan, dan oligarki politik mendapatkan ruang konstitusional.

Akibatnya, demokrasi kehilangan makna substantifnya. Keadilan sosial terpinggirkan, suara rakyat dikalahkan oleh suara elite partai, dan negara perlahan menjelma menjadi arena transaksi kekuasaan. Demokrasi prosedural berjalan, tetapi demokrasi moral dan demokrasi sosial mati suri.

Inilah paradoks terbesar bangsa ini: kita merayakan reformasi, tetapi tanpa sadar mengamandemen kedaulatan rakyat itu sendiri. Kita mengganti otoritarianisme lama dengan oligarki baru yang berwajah demokrasi.

Maka pertanyaan mendasarnya bukan lagi “apakah kita hidup dalam sistem demokrasi?”, melainkan “demokrasi milik siapa?”

Selama rakyat hanya dipanggil saat pemilu dan disingkirkan saat kekuasaan dijalankan, selama partai menjadi penentu tunggal arah negara, maka yang kita jalani bukanlah Demo-krasi, melainkan Partai-krasi yang dilegalkan oleh konstitusi hasil amandemen.

Perubahan sejati hanya akan lahir ketika kedaulatan dikembalikan ke rakyat, partai dikembalikan ke fungsinya sebagai alat, dan konstitusi kembali pada ruh awalnya: melindungi rakyat, bukan mengamankan kekuasaan.

Oleh. Hizriyanda Putra, 22 September 2025
#bangpupt