Di negeri Konoha ini, partai politik kita telah menjadi industri politik, yang menjalankan demokrasi tipu-tipu. Industri yang miliki oleh tuan-tuan yang ada di Jakarta. Tidak peduli anda Professor, tidak peduli anda Doktor lulusan dari universitas manapun di dunia ini, tidak peduli anda purnawirawan, tidak peduli anda rohaniawan, tidak peduli anda pendeta, anda ustadz, anda kyai, tidak peduli. Anda akan digiling bersama rakyat, dimasukan ke dalam sebuah penggilingan besar yang namanya demokrasi tipu-tipu. Mereka tidak malu mengatakan kepada semua orang dimuka bumi ini, bahwa mereka adalah tuan-tuan yang sedang menjalankan sebuah sistem demokrasi, padahal demokrasi yang mereka jalankan adalah demokrasi rasa kerajaan. Telah berulang kali saya mengucapkan hal yang sama tentang kondisi bangs aini, bahwa negara ini dirusak oleh tuan-tuan yang menjadi ketua umum partai politik.
Hanya ada tiga cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kebuntuan ini. Pertama, kita mendesak kepada tuan-tuan pemilik partai politik untuk mereformasi undang-undang kepartaiaan agar mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Apakah mereka mau? rasanya kenyamanan itu mereka tidak akan lepaskan, karena mereka terlalu nyaman dengan posisi sabagai tuan pemilik partai politik yang ada di Jakarta. Maka, hanya ada satu cara lain, yaitu kita nepal-kan mereka, tetapi ini jalan yang terakhir dan sangat berbahaya. Masih ada jalan ketiga lainnya yang bisa kita pilih sabagai gerakan perubahan. Kita menghadirkan sebuah partai politik sabagai alternatif, sabagai jawaban dari kebuntuan ini. Rasanya tidak elok juga kita menyampaikan juga mengatakan kepada rakyat: jangan lagi berhubungan dengan tuan-tuan yang ada di partai-partai politik, tapi kita memberikan jalan buat mereka.
Maka, sudah saatnya kita menyusun barisan untuk melahirkan sebuah partai alternatif, sabagai partai yang menjadi milik rakyat, yang sering saya ucapakan didalam setiap kesempatan. Tentu orang bertanya seperti apa partai itu? Ya partai rakyat, yang tentunya semua ini bisa kita lihat didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik. Ketika saya diminta oleh sebuah komunitas menjadi ketua umum sebuah partai politik, saya hanya menyampaikan satu syarat yang paling mendasar, saya tidak ingin jadi ketua umum partai politik rasa tuan-tuan, saya hanya ingin menjadi ketua umum partai politik jika Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang akan kita gagas atau kita jadikan jawaban dari kebuntuan ini, AD/ART-nya harus kita bedah dan menggunakan dimana sistem kedaulatan rakyat yang seperti telah saya lakukan riset dibeberapa tempat, dibeberapa negara, dan saya kira ini bukan hal yang tidak mungkin untuk kita terapkan. Namun, pertanyaan yang paling mendasar, apakah anda mau, apakah anda ingin menjadi bagian dari gerakan perubahan untuk memperbaiki negeri konohan ini dari tangan tuan-tuan pemilik partai yang ada di Jakarta.
Saya kira ini saatnya kita bergerak untuk mengambil inisiatif bahwa sudah saatnya kita membentuk partai rakyat, partai yang dimiliki oleh rakyat dengan mekanisme tentu telah disiapkan, telah disediakan di dalam Anggarran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai, jika kita tidak melakukan terobosan ini, maka partai politik apapun tetap akan menjadi milik tuan-tuan di Jakarta, dan milik para pemilik modal. Maka, inisiatif ini tidak saya kira tidak akan bisa menjadi gelombang besar jika anda yang ada dikejauhan membiarkan saya sendirian untuk menawarkan gagasan ini. Saatnya kita bersatu dalam sebuah barisan yaitu barisan gerakan perubahan negeri Konoha menjadi negeri yang dijanjikan dalam janji kemerdekaan.
Melengkapi narisi ini, bahwa hingga saat ini partai-partai politik yang seharusnya menjadi wadah perjuangan rakyat, justru berubah menjadi arena perebutan kekuasaan yang penuh tipu-daya. Demokrasi yang dijalankan di atas kertas hanyalah ilusi, sebuah “demokrasi tipu-tipu” yang menutupi kepentingan segelintir elit dengan topeng partisipasi rakyat. Rakyat hanya dijadikan penonton setia dalam setiap pesta politik, sementara arah kebijakan dan keputusan strategis negeri ditentukan oleh lingkaran kecil kekuasaan. Janji-janji perubahan hanya menjadi jargon kampanye, bergema di udara namun menguap seiring berjalannya waktu. Transparansi digantikan dengan intrik, keadilan teredam oleh kepentingan pribadi, dan suara rakyat diperdagangkan demi kursi serta jabatan.
Namun, sejarah mengajarkan bahwa ketika demokrasi kehilangan roh sejatinya, akan selalu muncul kekuatan baru dari akar rumput. Di negeri Konoha, kesadaran rakyat mulai bangkit. Mereka melihat bahwa partai politik lama tidak lagi mampu menjawab tuntutan zaman. Ketidakpuasan ini perlahan menjelma menjadi semangat kolektif, yang kemudian melahirkan sebuah barisan: Gerakan Perubahan.
Gerakan ini bukan sekadar wadah baru, melainkan sebuah tekad untuk mengembalikan makna demokrasi yang sejati, demokrasi yang bertumpu pada keterlibatan rakyat, kejujuran dalam perjuangan, serta keberanian untuk memutus mata rantai manipulasi politik. Ia hadir untuk membongkar kemapanan yang menipu, menggugat praktik-praktik korup, dan menyatukan energi rakyat demi terciptanya keadilan sosial yang nyata.
Kini, pertanyaan yang harus dijawab bersama adalah, apakah rakyat Konoha akan terus terjebak dalam demokrasi tipu-tipu, ataukah berani melangkah bersama barisan perubahan untuk membangun negeri yang lebih jujur, adil, dan bermartabat?